Link


ShoutMix chat widget

Kapolri Baru Paling Krusial

Kapolri baru harus berani membersihkan jenderal polisi yang terlibat sejumlah kasus, mengusut pengusaha kakap pengemplang pajak, dan mengambil tindakan hukum terhadap pemodal besar pengeruk kekayaan alam secara ilegal. Salah pilih calon, fatal akibatnya.

Kapolri Bambang Hendarso Danuri (kiri) memberi selamat kepada Irjen Pol Imam Sudjarwo (kanan) usai proses pengukuhan jadi Komisaris Jendral di Mabes Polri, 20 September 2010. [TEMPO/ Aditia Noviansyah]

Hingga hari ini, delapan jenderal polisi yang diajukan masih boleh berharap untuk merengkuh jabatan Kepala Polri untuk menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang pensiun pada 10 Oktober 2010 ini. Diperkirakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menetapkan pilihannya sebelum 5 Oktober 2010.

Dari delapan jenderal, hanya dua yang paling meroket dalam perbincangan dan dijagokan sebagai calon Kepala Polri terkuat oleh berbagai kalangan. Mereka adalah Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Nanan Sukarna dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komisaris Jenderal Imam Sudjarwo.

Secara resmi Presiden belum mengumumkan siapa calon Kepala Polri yang akan diajukan ke Komisi Hukum DPR untuk menjalani uji kelayakan. Sejauh ini, hanya ada cerita tebak menebak sikap Presiden lewat sejumlah gejala yang terjadi pada delapan jenderal itu yang kemudian mengerucut pada Nanan dan Imam.

Terlepas dari siapa yang bakal ditunjuk Presiden, yang jelas beragam masalah yang perlu perhatian khusus akan menyambut Kapolri baru. Salah satunya yang terbaru adalah insiden Sumatera Utara. Saat ini Sumatera Utara berada dalam status waspada, menyusul aksi sekelompok orang bersenjata menyerang kantor Kepolisian Sektor Hamparan Perak hingga menewaskan tiga personil kepolisian, pada Rabu 22 September 2010.

Kejadian ini diduga berkaitan dengan penangkapan 19 tersangka tiga di antaranya tewas ditembakperampokan di Tanjung Balai, pada 19 September 2010. Menurut Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, para tersangka itulah yang merampok Bank CIMB Niaga pada 18 Agustus 2010. Ketika merampok, mereka juga menembak mati seorang polisi yang bertugas di bank. "Mereka mencari dana untuk membantu kegiatan terorisme," katanya.

Artinya, aksi penyerangan kantor Polsek itu adalah serangan balik yang dilakukan kelompok yang diduga teroris ini. Penyerangan terhadap kantor polisi bukan kali ini saja terjadi, sebelumnya teroris juga yang diduga menyerang pos polisi Kentengrejo, Purwodadi, Purworejo, yang menewaskan dua polisi pada April 2010.

Warga melihat penjagaan Mapolsek Hamparan Perak, pasca penyerangan oleh kawanan bersenjata, di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Kamis (23/9). [ANTARA/Irsan Mulyadi]

Aksi teroris yang telah mengarah ke kantor polisi tentu perlu perhatian ekstra dari Kepala Polri baru nantinya. Selain itu, yang dinilai tak kalah pentingnya adalah pembersihan di dalam institusi Polri sendiri. "Calon Kepala Polri haruslah orang yang berani bertindak ke internalnya yang bermasalah, sekalipun itu melibatkan para bintang," kata Didi Irawadi Syamsuddin, anggota Komisi Hukum DPR-RI.

Didi memberi contoh kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, seorang pegawai pajak yang cuma berpangkat golongan III-A. Dalam kasus ini terungkap bahwa Gayus menyetor ke sejumlah aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim. Di kalangan polisi, duitnya juga mengalir ke rekening beberapa jenderal. Kasus ini kini sedang bergulir di pengadilan.

Namun yang dibawa ke pengadilan hanyalah polisi yang masih perwira menengah, sedangkan si perwira tinggi yang terlibat belum tersentuh. Bahkan, penegak hukum sama sekali belum menyentuh perusahaan besar yang terlibat dalam pengemplangan pajak. Tentu nilai pajak ini tak sedikit, sebab uang suap untuk penilapan pajak ini saja nilainya puluhan miliar. "Pak Kapolri yang terhormat, kami semua menunggu penuntasan kasus ini," kata Didi. "Tuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu."

Sedangkan Ketua Dewan Pengurus Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Usman Hamid, memberi catatan lebih luas lagi. Kapolri yang baru harus berpihak pada Hak Asasi Manusia (HAM), kemudian menata kembali mekanisme akuntabilitas dan mekanisme koreksi. "Dia juga harus meningkatkan kepatuhan anggota Polri terhadap prinsip rule of law."

Selain itu, Usman mengatakan, kapolri baru harus mampu melindungi yang lemah. "Berani memikul risiko dengan menindak pemodal besar yang terlibat aktivitas pengerukan kekayaan alam secara ilegal. Cara pandang juga tidak boleh positivistik dengan hanya melaksanakan undang-undang, sebab seringkali itu merugikan rakyat miskin," katanya.

Menurut Usman, pergantian Kapolri kali ini sangat krusial sebab tahun inilah dimulai pelaksanaan rencana strategis Polri 2010-2014 untuk membangun kemitraan. Pemimpin yang baru harus bisa membawa Polri bekerjasama dengan institusi pengawasan demokratik untuk mewujudkan akuntabilitas dan reformasi Polri. "Itulah sebabnya, jika presiden salah pilih akibatnya bisa fatal," katanya.

Nurlis Effendi, mantan wartawan TEMPO, kini menjadi penulis lepas di sejumlah media dan aktif di dunia pertelevisian. Di Yahoo! dia menulis politik, hukum, kriminal, dan features. Email: nurlismeuko[at]yahoo.com.

Sat, 25 Sep 2010 @08:14


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 0+7+2

Copyright © 2017 agoestry_902@yahoo.com · All Rights Reserved